Rutan Kabanjahe Gelar Penyuluhan Bantuan Hukum Terhadap Warga Binaan

KARO - Secara umum, setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.

Namun, tata cara dan syarat untuk mendapatkan bantuan hukum. Masih banyak yang belum tahu dan tidak mengerti prosedurnya.

Baca juga: Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Berencana di NTT Sudah Tahap I

Nah, untuk memperjelas hal itu, rumah tahanan negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe, Rabu (30/10-2024) menggelar penyuluhan hukum mengenai hal tersebut.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Andry Petra Jaya Bangun S.Sos diwakili Jonhwder Depari menyampaikan, jika edukasi hukum terhadap warga binaan sangatlah penting dilakukan.

"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum, ” ujarnya membuka kata sambutan.

Baca juga: Jelang Kedatangan Rombongan W20 ke Samosir, Kepala BPTD Wilayah II Dorong APH Tertibkan Segala Pungatan di Pelabuhan Ambarita

Ditengah rangkaian acara, dilakukan sesi tanya jawab antar warga binaan dan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Yesaya 56 Tanah Karo.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

"Syarat-syarat dan prosedur mengajukan permohonan bantuan hukum harus diikuti. Jadi, setiap orang berhak memiliki pendampingan atau bantuan hukum selama proses peradilan, " ujarnya.

Sementara, James Tarigan seorang warga binaan menanyakan mengenai proses hukum dan langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan hukum.

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

“Dengan adanya penyuluhan ini, kami mulai paham tentang hak dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum, ” ujarnya.

Meskipun begitu, warga binaan berharap agar kegiatan penyuluhan hukum dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Menanggapi itu, jajaran Rutan Kabanjahe berkomitmen akan terus mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

"Karena penyuluhan hukum merupakan bagian dari program untuk mendukung hak asasi manusia. Begitu juga dengan akses keadilan bagi semua orang selaku warga negara, " pungkas Kepala Rutan (Karutan) Kabanjahe, Chandra Syahputra Tarigan SH.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Ia berharap, warga binaan dapat lebih siap menghadapi proses hukum dan paham akan posisi mereka dalam menjalani proses sistem peradilan.

(Anita Theresia Manua)